Category: Opini

Opini

Reklamasi Untuk Siapa ? Sebuah Ironi di Negeri Demokrasi

Posted OnNovember 15, 2017 0

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak di antara benua Asia dan Australia. Posisinya yang dilewati oleh garis khatulistiwa membuat Indonesia memiliki iklim tropis. Sebagai konsekuensinya, Indonesia memiliki kekayaan flora dan fauna yang beraneka ragam dan banyak memiliki gunung vulkanik yang masih aktif.  Dengan demikian Indonesia juga memiliki tanah yang sangat subur dan sumber daya alam yang melimpah.

Indonesia menyatakan dirinya sebagai negara kepulauan kepada dunia internasional melalui Deklarasi Juanda. Dalam deklarasi ini dinyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan (Archipelagic State). Hal ini merupakan konsekuensi logis dari kondisi geografis Indonesia yang memiliki pulau berjumlah lebih dari 17.000 buah dan menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.

Akan tetapi kondisi geografis dengan jumlah pulau yang sangat banyak seperti itu, dirasa belum cukup oleh para oknum pemegang kebijakan publik di tanah air. Hal itu ditunjukkan dengan adanya kebijakan usaha melakukan reklamasi di Indonesia. Contohnya reklamasi di Teluk Benoa Bali dan Teluk Jakarta.

reklamasi teluk jakarta

Sebelumnya kita bahas dulu apa itu reklamasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, reklamasi adalah usaha memperluas tanah (pertanian) dengan memanfaatkan daerah yang semula tidak berguna (misalnya dengan cara menguruk daerah rawa-rawa). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, memberikan pengertian reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.

Kebijakan reklamasi ini menjadi polemik dan mendapat pertentangan oleh berbagai kalangan. Masyarakat menilai bahwa reklamasi akan merusak lingkungan dan juga akan merugikan masyarakat secara ekonomi. Terutama bagi para nelayan yang setiap harinya mencari ikan di laut, karena dengan adanya reklamasi ini akan merubah jalur melaut para nelayan dan merusak ekosistem laut karena tanah yang digunakan akan menguruk dasar laut sehingga banyak terumbu karang yang mati.

Hal tersebut dikuatkan dengan putusan PTUN Jakarta Nomor: 193/G/LH/2015/PTUN-JKT yang salah satu amar putusannya menyatakan bahwa menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 2238 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G Kepada PT. Muara Wisesa Samudra tertanggal 23 Desember 2014. Dalam pertimbangan hakim alasan pembatalan ini adalah dampak sosial, budaya, dan juga ekonomi yang terjadi dengan adanya reklamasi.

Kebijakan reklamasi dinilai hanya menguntungkan sebagian golongan masyarakat saja, dikarenakan tidak semua kalangan masyarakat dapat merasakan manfaat adanya reklamasi. Karena rencana reklamasi sering kali digunakan untuk membangun apartemen dan fasilitas mewah yang hanya dapat dinikmati oleh kalangan orang-orang kaya saja.

Dilihat dari perspektif konstitusi, berdasarkan Pasal 28H (1) menyebutkan bahwa, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kemudian dalam Pasal 28D ayat (2) menyebutkan, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Melihat hak-hak konstitusi tersebut maka negara sudah seharusnya memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak dari warga negaranya. Sehingga jika suatu kebijakan dinilai merugikan hak konstitusional masyarakat secara luas maka kebijakan tersebut sudah seharusnya dihentikan karena dinilai inkonstitusional.

Jadi jika memang seperti ini kondisinya, apakah memang kebijakan reklamasi khususnya di Teluk Jakarta bermanfaat untuk lingkungan dan masyarakat secara luas atau hanya mengakomodir kepentingan segelintir orang yang memiliki keuangan yang melimpah?

Read More