Hukum dan Industri Perjudian di Asia Tenggara

Saat ini, Asia menjadi benua dengan pasar judi terbesar di dunia. Bukan hal yang aneh memang, sejak benua Asia menjadi benua terpadat dengan 60% penduduk dunia berada di Asia.

Beberapa kecenderungan juga terjadi di pasar judi Asia, seperti evolusi judi online dan peningkatan trend pemain yang menggunakan perangkat mobile seperti telepon pintar dan tablet. Semua perubahan ini mempengharuhi baik langsung atau tidak langsung terhadap perkembangan teknologi demi memenuhi permintaan pasar.

Namun perubahan yang paling besar dalam industri judi terjadi di sisi aturan dan regulasi yang dibuat berbeda tiap regionalnya, dimana setiap negara harus mampu mengikuti arus fenomena judi yang terus bergulir dan menciptakan regulasi yang sesuai.

Seiring dengan pasar judi online yang terus bertumbuh secara konsisten bersama perkembangan teknologi dan akses internet yang semakin luas, saatnya untuk melihat lebih dekat pasar judi online di regional Asia Tenggara.

Filipina

pagcor - logo

Market judi Filipina bisa dikatakan sudah dewasa, terbukti dari banyaknya bentuk dan jenis permainan yang tersedia. Negara ini memiliki pendekatan yang sedikit unik pada judi online. Ada dua region berbeda yang digunakan khusus untuk kebutuhan industri judi: Fasilitas judi yang berada di bawah PAGCOR (Philippine Amusement and Gaming Corporation) dan Cagayan Special Economic Zone serta Freeport atau Cagayan Freeport, yang dimana satu-satunya region di Filipina yang tidak berada di bawah monopoli PAGCOR.

Kasino online Filipina sangat aman untuk para pemain, terutama karena PAGCOR sendiri memiliki dan mengoperasikan sejumlah kasino online. Semua kasino di Filipina yang memiliki lisensi PAGCOR atau Cagayan sudah diverifikasi dan dipastikan aman karena bergerak di bawah hukum yang berlaku.

Singapura

judi di singapura

Perjudian online seluruhnya dilarang di tanah Singapura. Baru-baru ini, Singapura telah menutup ratusan situs judi dan akan mengkriminalisasi siapa saja yang bermain judi di situs yang diluar otoritas pemerintah Singapura.

Undang-Undang Perjudian baru telah disahkan di Singapura pada bulan Oktober kemarin, melarang segala bentuk permainan judi, iklan produk judi, dan promosi perjudian yang berasal dari luar Singapura. Pemerintah hanya mengizinkan penyedia judi online yang berasal dari operator lokal yang bersifat non-profit.

Peraturan ini dibuat untuk merespon peningkatan popularitas judi online di Singapura dan telah mengakibatkan banyaknya operator judi online meninggalkan pasar Singapura.

Vietnam

perjudian di vietnam

Judi online terlarang di Vietnam dan segala jenis perjudian, kecuali lotre yang digelar oleh pemerintah Vietnam sendiri, termasuk kegiatan ilegal.

Namun begitu, di tengah peraturan yang begitu ketat, beberapa bentuk judi ilegal muncul di Vietnam dipicu oleh kegemaran masyarakatnya akan perjudian termasuk permainan kasino, lotre, poker online dan taruhan olahraga online.

Mirip dengan beberapa negara tetangga, situs judi lokal dan internasional sangat mudah diakses di Vietnam dan pemerintah pun tidak mencoba untuk menutup aksesnya.

Indonesia

Dikarenakan oleh kentalnya budaya Islam (Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia dengan 90% penduduknya menganut kepercayaan Islam) yang sedikit banyaknya mempengaruhi pemerintahan negara kepulauan ini, hampir semua kegiatan perjudian dilarang secara keras di Indonesia. Satu-satunya tipe judi yang masih bisa dikatakan legal adalah lotre yang bebas lisensi.

Meski begitu, di antara usaha pemerintah yang terus melarang aktifitas judi, judi online, taruhan olahraga dan permainan meja tetap menjadi permainan yang sangat populer di negara ini. Situs-situs judi online lokal banyak bermunculan seperti salah satunya mahabet.org.

Hanya sedikit usaha yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menghalangi rakyatnya memasuki situs judi baik lokal maupun internasional.

4 Faktor Utama KDRT dan Solusinya

Kata KDRT kini menjadi populer di tengah masyarakat. Tapi apakah Anda pernah bertanya-tanya, kenapa perempuan dan anak-anak selalu identik menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)? Kenapa tidak berlaku untuk laki-laki atau suami? Apa karena perempuan dan anak-anak dianggap sebagai makhluk yang lemah dan tidak bisa melawan? Atau karena perempuan harus hormat kepada suaminya dan cara istri menghormatinya dengan tidak melawan ketika menjadi korban KDRT?

Pertanyaan itu pasti sering Anda dengar dan memang terdengar sederhana serta menjadi hal yang lumrah. Tidak seharusnya seperti itu, karena ini adalah hal serius yang harus dicari faktor penyebab KDRT dan tidak memakluminya. Beberapa penyebab KDRT dijelaskkan di bawah ini:

masalah ekonomi rumah tangga

  1. Permasalahan Ekonomi

Masalah ekonomi menjadi faktor utama timbulnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Pasalnya, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sudah pasti membutuhkan penghasilan tetap, apalagi jika sudah mempunyai anak. Para orangtua harus menyekolahkan anak mereka. Namun, lain halnya dengan mereka yang tidak mempunyai penghasilan tetap, dari mana mereka bisa memenuhi kehidupan sehari-hari?

Lapangan kerja semakin sulit ditambah pendidikan minim membuat banyak kepala keluarga menganggur dan kondisi kemiskinan menjadi hal yang lumrah. Himpitan ekonomi dan kesenjangan sosial di depan mata sering kali membuat seseorang emosional dan gelap mata. Hal inilah yang menimbulkan terjadinya KDRT, kepala keluarga merasa tidak mampu mencukupi kehidupan sehari-hari istri dan anak, sehingga mereka justru menjadi korban untuk meluapkan segala kemarahannya.

Solusinya, sebelum Anda memutuskan untuk berumahtangga, sebaiknya sudah membicarakan terlebih dahulu kepada pasangan tentang masalah ekonomi ini. Siapkan rencana untuk beberapa tahun ke depan yang meliputi sandang, pangan dan papan. Atau Anda bisa juga membuka usaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saling terbuka satu sama lain dan tidak menghambur-hamburkan uang untuk hal-hal yang kurang penting juga menjadi solusi untuk masalah ini.

  1. Komunikasi yang tidak baik

Komunikasi menjadi poin penting saat memutuskan untuk berumahtangga. Keluarga dengan komunikasi yang kurang tentu mudah menimbulkan kesalahpahaman dan rasa tidak mempercayai satu sama lain. Masalah ini jika dibiarkan berlarut-larut mudah menyulut emosi sebagai awal terjadinya KDRT.

Solusinya, bangunlah komunikasi yang baik antar anggota keluarga. Masing-masing anggota keluarga harus meluangkan waktunya untuk menyediakan quality time seperti kegiatan liburan bersama, makan di restoran atau sekadar jalan-jalan keluar rumah. Atau bahkan dengan duduk di ruang keluarga sambil menonton televisi menjadi salah satu cara untuk menguatkan ikatan emosional.

masalah komunikasi pasangan

  1. Tidak ada pengaduan dan perlawanan

Banyak orang yang menjadi korban KDRT memilih diam tanpa perlawanan dan menanggung semuanya sendiri. Padahal yang dilakukan itu salah, karena dengan menerima begitu saja perlakuan buruk yang diterima, maka pelaku KDRT akan semakin tidak terkontrol dalam meluapkan segala emosinya.

Solusinya, korban KDRT harus terbuka dan membicarakan masalah ini. Mulai dengan memberitahu keluarga, tetangga dekat sehingga bisa mengantisipasi jika terjadi hal-hal yang membahayakan korban KDRT. Namun, banyak dari mereka yang malu untuk bercerita karena menganggap ini sebagai aib. Jika dirasa semakin mengancam jiwa, korban sebaiknya melaporkan ke pihak berwajib untuk mendapatkan perlindungan.

  1. Kurangnya Pengetahuan/ Wawasan

Walau sebagai perempuan, kita harus menambah wawasan dan mempelajari banyak ilmu pengetahuan. Sehingga hal ini akan berdampak pada pola pikir dan pola mendidik anak.  Dengan pengetahuan yang cukup, seorang korban akan merasa bahwa dirinya berharga dan berhak mendapat perlakuan yang baik. Namun banyak yang tidak mengetahui hal ini.

Solusinya, Anda bisa mempelajari mengenai hukum-hukum dari sekarang, karena sebenarnya ada hukuman bagi orang-orang yang melakukan KDRT. Anda bisa terlindungi dengan mengetahui informasi ini. Dan Anda tidak berdiam diri ketika diperlakukan tidak baik.

Nah, itu adalah beberapa hal yang sangat bisa menjadi akar dari permasalahan KDRT.  Anda harus bisa mengenali faktor-faktor tersebut dan mengantisipasinya. Dan jangan sampai Anda dan anak-anak menjadi korban KDRT.

Reklamasi Untuk Siapa ? Sebuah Ironi di Negeri Demokrasi

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak di antara benua Asia dan Australia. Posisinya yang dilewati oleh garis khatulistiwa membuat Indonesia memiliki iklim tropis. Sebagai konsekuensinya, Indonesia memiliki kekayaan flora dan fauna yang beraneka ragam dan banyak memiliki gunung vulkanik yang masih aktif.  Dengan demikian Indonesia juga memiliki tanah yang sangat subur dan sumber daya alam yang melimpah.

Indonesia menyatakan dirinya sebagai negara kepulauan kepada dunia internasional melalui Deklarasi Juanda. Dalam deklarasi ini dinyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan (Archipelagic State). Hal ini merupakan konsekuensi logis dari kondisi geografis Indonesia yang memiliki pulau berjumlah lebih dari 17.000 buah dan menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.

Akan tetapi kondisi geografis dengan jumlah pulau yang sangat banyak seperti itu, dirasa belum cukup oleh para oknum pemegang kebijakan publik di tanah air. Hal itu ditunjukkan dengan adanya kebijakan usaha melakukan reklamasi di Indonesia. Contohnya reklamasi di Teluk Benoa Bali dan Teluk Jakarta.

reklamasi teluk jakarta

Sebelumnya kita bahas dulu apa itu reklamasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, reklamasi adalah usaha memperluas tanah (pertanian) dengan memanfaatkan daerah yang semula tidak berguna (misalnya dengan cara menguruk daerah rawa-rawa). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, memberikan pengertian reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.

Kebijakan reklamasi ini menjadi polemik dan mendapat pertentangan oleh berbagai kalangan. Masyarakat menilai bahwa reklamasi akan merusak lingkungan dan juga akan merugikan masyarakat secara ekonomi. Terutama bagi para nelayan yang setiap harinya mencari ikan di laut, karena dengan adanya reklamasi ini akan merubah jalur melaut para nelayan dan merusak ekosistem laut karena tanah yang digunakan akan menguruk dasar laut sehingga banyak terumbu karang yang mati.

Hal tersebut dikuatkan dengan putusan PTUN Jakarta Nomor: 193/G/LH/2015/PTUN-JKT yang salah satu amar putusannya menyatakan bahwa menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 2238 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G Kepada PT. Muara Wisesa Samudra tertanggal 23 Desember 2014. Dalam pertimbangan hakim alasan pembatalan ini adalah dampak sosial, budaya, dan juga ekonomi yang terjadi dengan adanya reklamasi.

Kebijakan reklamasi dinilai hanya menguntungkan sebagian golongan masyarakat saja, dikarenakan tidak semua kalangan masyarakat dapat merasakan manfaat adanya reklamasi. Karena rencana reklamasi sering kali digunakan untuk membangun apartemen dan fasilitas mewah yang hanya dapat dinikmati oleh kalangan orang-orang kaya saja.

Dilihat dari perspektif konstitusi, berdasarkan Pasal 28H (1) menyebutkan bahwa, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kemudian dalam Pasal 28D ayat (2) menyebutkan, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Melihat hak-hak konstitusi tersebut maka negara sudah seharusnya memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak dari warga negaranya. Sehingga jika suatu kebijakan dinilai merugikan hak konstitusional masyarakat secara luas maka kebijakan tersebut sudah seharusnya dihentikan karena dinilai inkonstitusional.

Jadi jika memang seperti ini kondisinya, apakah memang kebijakan reklamasi khususnya di Teluk Jakarta bermanfaat untuk lingkungan dan masyarakat secara luas atau hanya mengakomodir kepentingan segelintir orang yang memiliki keuangan yang melimpah?